Daftar Isi
STNK.CO.ID – 14 Juli 2026 | Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap Rp78,8 miliar yang melibatkan PT BlueRay Cargo, seorang saksi mengungkap fakta mengejutkan tentang penggunaan kartu kredit perusahaan untuk membiayai hiburan pejabat Bea Cukai. Saksi bernama Yohanes, yang merupakan mantan karyawan PT BlueRay Cargo, memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (14/11/2023). Kesaksian ini menjadi sorotan karena membuka praktik lama yang diduga digunakan untuk mempermudah urusan bisnis perusahaan dengan otoritas kepabeanan.
Kasus yang bergulir ini berpusat pada pemberian suap kepada Orlando Hamonangan, pejabat Bea Cukai yang diduga menerima aliran dana dari PT BlueRay Cargo. Total nilai suap yang diungkap dalam dakwaan mencapai Rp78,8 miliar. Dalam sidang tersebut, saksi Yohanes mengungkap bahwa perusahaan menyediakan kartu kredit khusus untuk membiayai kegiatan entertainment bersama Orlando Hamonangan, termasuk karaoke dan hiburan malam lainnya.
Yohanes menjelaskan bahwa kartu kredit itu digunakan untuk membayar tagihan di berbagai tempat hiburan di Jakarta. “Kartu kredit tersebut dipegang oleh salah satu direktur PT BlueRay Cargo dan rutin digunakan untuk mentraktir Orlando Hamonangan saat mereka berkaraoke atau makan malam di restoran mewah,” ujar Yohanes dalam persidangan. Ia menambahkan bahwa pembayaran menggunakan kartu kredit perusahaan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dan dicatat sebagai biaya entertainment dalam laporan keuangan perusahaan.
Pengacara Orlando Hamonangan, yang hadir dalam sidang, membantah bahwa kliennya menerima fasilitas tersebut secara pribadi. Namun, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan adanya aliran dana yang tidak wajar dari PT BlueRay Cargo kepada Orlando. KPK juga telah menyita sejumlah dokumen dan catatan transaksi yang mendukung keterangan saksi.
Saksi Yohanes juga mengungkap bahwa PT BlueRay Cargo memberikan sejumlah uang tunai secara berkala kepada Orlando melalui perantara. Uang itu diduga sebagai imbalan atas kemudahan perizinan dan pengurusan dokumen ekspor-impor yang ditangani oleh perusahaan. Total suap yang diduga diberikan mencapai miliaran rupiah, termasuk biaya entertainment yang dibayarkan lewat kartu kredit.
“Selain kartu kredit, saya juga melihat beberapa kali amplop berisi uang diserahkan kepada Pak Orlando oleh atasan saya. Saya tidak tahu pasti jumlahnya, tapi sering terjadi,” jelas Yohanes. KPK sendiri telah menetapkan Orlando Hamonangan sebagai tersangka sejak beberapa bulan lalu, dan kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.
Dalam persidangan, jaksa KPK juga menghadirkan ahli forensik keuangan yang menganalisis transaksi kartu kredit PT BlueRay Cargo. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran untuk entertainment meningkat signifikan sejak Orlando menjabat sebagai Kepala Seksi di Bea Cukai Tanjung Priok. Ahli juga menemukan bahwa beberapa tagihan kartu kredit dibayar menggunakan dana yang berasal dari rekening fiktif, yang diduga hasil penggelapan pajak.
Sidang kasus ini akan kembali digelar minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lain yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Orlando Hamonangan. Sementara itu, PT BlueRay Cargo melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait kesaksian Yohanes.
Kesaksian ini menambah daftar panjang praktik korupsi di lingkungan Bea Cukai yang melibatkan sektor swasta. KPK terus berupaya memberantas mafia kepabeanan yang merugikan negara. Publik berharap kasus ini menjadi titik terang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan instansi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keuangan negara.
Dampak dan Harapan
Kasus dugaan suap yang melibatkan PT BlueRay Cargo dan pejabat Bea Cukai ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam bisnis ekspor-impor. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang bersaing secara sehat. Dengan pengungkapan ini, diharapkan KPK dapat menuntaskan kasus dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika mengetahui adanya praktik serupa. Ke depannya, sistem pengawasan di lingkungan Bea Cukai perlu diperketat, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau transaksi keuangan pejabat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipulihkan.
