Daftar Isi
STNK.CO.ID – 21 Juli 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuatkan wacana pangkas anggaran TNI-Polri jika defisit anggaran terganggu. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi tertutup dengan Komisi II DPR, menimbulkan spekulasi tentang masa depan belanja pertahanan dan keamanan di tengah tekanan fiskal.
Wacana pangkas anggaran TNI-Polri Purbaya kalau defisit terganggu menjadi sorotan tajam publik. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pada sektor pertahanan, apabila realisasi defisit melebihi target yang ditetapkan dalam APBN. Hal ini mengindikasikan bahwa prioritas fiskal saat ini lebih condong pada pengendalian defisit dan keberlanjutan utang.
Latar Belakang Tekanan Fiskal
Defisit anggaran Indonesia pada tahun anggaran berjalan diperkirakan melebar akibat perlambatan ekonomi global dan penurunan penerimaan pajak. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan batas defisit 3% dari PDB, namun dengan kondisi saat ini, angka tersebut sulit dipertahankan. Purbaya mengingatkan bahwa jika defisit terus membengkak, maka pemangkasan anggaran di berbagai kementerian/lembaga menjadi keniscayaan, termasuk TNI dan Polri.
“Wacana pangkas anggaran TNI-Polri Purbaya kalau defisit terganggu bukan isapan jempol. Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan fiskal,” ujar seorang sumber di Kementerian Keuangan yang enggan disebut namanya.
Dampak Potensial pada Pertahanan dan Keamanan
Pemangkasan anggaran TNI-Polri berpotensi mengganggu modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta operasi pemeliharaan keamanan. TNI misalnya, tengah dalam program minimum essential force (MEF) yang membutuhkan alokasi dana besar. Sementara Polri menghadapi tantangan kejahatan siber dan narkotika yang memerlukan peralatan canggih.
Namun, Purbaya berargumen bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan tugas pokok. Ia mencontohkan penggabungan beberapa program latihan dan pengadaan yang dinilai tidak prioritas. “Kita bisa memotong pos-pos yang tidak langsung menyentuh kinerja operasional,” jelasnya.
Reaksi DPR dan Pengamat
Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri memberikan respons beragam. Anggota Komisi I, Ahmad Hanafi, menilai wacana ini prematur. “Jangan main-main dengan anggaran pertahanan. Kita masih punya banyak pekerjaan rumah di perbatasan dan wilayah rawan konflik,” tegasnya. Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mendukung langkah penghematan. “Lebih baik potong belanja yang tidak produktif daripada terus menambah utang.”
Wacana pangkas anggaran TNI-Polri Purbaya kalau defisit terganggu ini juga menjadi perbincangan di kalangan pemerhati militer. Mereka berharap pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan prajurit dan polisi, meski ada pemotongan anggaran.
Alternatif Kebijakan
Selain pemangkasan langsung, pemerintah juga mempertimbangkan opsi lain seperti menunda belanja modal, melakukan rasionalisasi anggaran, atau mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan pihak swasta. Namun, opsi-opsi ini membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, Purbaya menekankan bahwa keputusan final akan mempertimbangkan masukan dari TNI-Polri dan DPR. “Kami tidak akan memangkas secara membabi buta. Setiap keputusan akan didasarkan pada data dan kebutuhan riil,” pungkasnya.
Kesimpulan: Wacana pangkas anggaran TNI-Polri Purbaya kalau defisit terganggu merupakan alarm bagi pengelolaan fiskal Indonesia. Meskipun diperlukan untuk menjaga stabilitas defisit, dampaknya terhadap pertahanan dan keamanan harus dikaji ulang. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar TNI-Polri tanpa mengorbankan kedaulatan dan keamanan nasional.
