Daftar Isi
STNK.CO.ID – 01 Juli 2026 | Penutupan dua rute Transjakarta dikeluhkan, DPRD bakal tanyakan alasannya ke manajemen. Kebijakan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang akan menghentikan layanan rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan) per 1 Juli 2026 menuai protes dari sejumlah pengguna. Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ, mengaku telah memantau keluhan warganet di media sosial dan akan mempertanyakan langsung alasan penutupan ini dalam rapat dengan seluruh BUMD DKI Jakarta pada 7-8 Juli mendatang.
Latar Belakang Penutupan Rute
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menjelaskan bahwa penyesuaian layanan ini merupakan bagian dari evaluasi berkala untuk mengoptimalkan pelayanan. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa sebagian jalur rute 1N dan 10D sudah dilayani oleh rute Transjakarta lainnya. Oleh karena itu, 25 unit bus dari kedua rute tersebut akan dialihkan untuk mendukung rute dengan kebutuhan perjalanan yang lebih tinggi, dengan harapan dapat mempersingkat waktu tunggu di rute lain. Welfizon memastikan bahwa seluruh fasilitas publik di sepanjang rute yang ditata (68 titik di rute 10D dan 47 titik di rute 1N) tetap dapat diakomodasi oleh rute alternatif.
Namun, keluhan masyarakat tidak bisa diabaikan. Banyak pengguna yang merasa dirugikan karena rute tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan. MTZ menilai, meskipun Transjakarta pasti memiliki alasan, kebijakan ini tidak mungkin diterima semua pihak. “Kebetulan kami akan rapat dengan seluruh BUMD DKI Jakarta tanggal 7-8 Juli. Nanti kami tanyakan ke Transjakarta,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rencana Pengembangan Transportasi Lain
Di tengah polemik penutupan rute, Pemprov DKI Jakarta juga tengah fokus pada pembangunan LRT Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan LRT Jakarta Fase 1B dari Kelapa Gading ke Manggarai selesai dan beroperasi pada Agustus 2026. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, MTZ, mendukung prioritas pembangunan jalur LRT ke Dukuh Atas dibandingkan ke Jakarta International Stadium (JIS), dengan alasan anggaran lebih realistis. “Kalau ke Dukuh Atas itu kan tinggal melanjutkan dari Manggarai, anggaran mungkin lebih masuk untuk sekarang,” kata MTZ. Ia juga menekankan bahwa setelah ke Dukuh Atas, pembangunan harus dilanjutkan ke utara karena layanan transportasi umum di Jakarta Utara masih minim.
Masalah Lain: Kendaraan Pribadi Masuk Jalur Busway
Sementara itu, masalah klasik yang masih terjadi adalah banyaknya kendaraan pribadi yang menerobos jalur busway. Seperti terpantau di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, para pengguna Transjakarta mengeluhkan motor dan mobil yang masuk ke jalur khusus sehingga menghambat laju bus dan menyebabkan kemacetan. Ananda (26), seorang penumpang, mengatakan, “Banyak (yang menerobos), apalagi mereka klakson-klakson, padahal kan mereka yang salah, ngapain masuk jalur Transjakarta sudah tahu sempit dan melanggar, bikin ribet dan tambah macet di jalan.” Fenomena ini menunjukkan bahwa penutupan rute bukan satu-satunya tantangan bagi layanan Transjakarta.
Dampak dan Harapan ke Depan
Penutupan dua rute ini tentu berdampak pada mobilitas warga yang selama ini mengandalkan rute tersebut. Meskipun disediakan rute alternatif, belum tentu semua penumpang bisa langsung beradaptasi. DPRD DKI Jakarta berencana mengkaji lebih dalam apakah penutupan ini sudah mempertimbangkan aspek sosial dan kebutuhan masyarakat. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu berharap manajemen Transjakarta dapat memberikan solusi yang komprehensif.
Di sisi lain, pengembangan transportasi umum seperti LRT dan penegakan aturan terhadap pelanggar jalur busway harus berjalan beriringan agar sistem transportasi terintegrasi dapat terwujud. Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk memudahkan warga, bukan sebaliknya.
Penutupan dua rute Transjakarta dikeluhkan, DPRD bakal tanyakan alasannya ke manajemen. Keputusan ini menjadi ujian bagi komitmen Pemprov dalam memberikan pelayanan transportasi yang prima. Masyarakat berharap agar proses evaluasi dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Rapat antara DPRD dan BUMD pada awal Juli akan menjadi momen penting untuk mengklarifikasi dan mencari titik temu.
