Daftar Isi
STNK.CO.ID – 30 Juli 2026 | Berita samsat daerah kali ini menyoroti berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sepanjang Agustus 2026, sejumlah provinsi menggelar program pemutihan pajak, sementara layanan Samsat keliling terus dioptimalkan untuk mendekatkan akses pembayaran. Di sisi lain, kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan, terbukti dari masih tingginya angka tunggakan di beberapa kota. Simak rangkuman lengkapnya berikut ini.
Pemutihan Pajak Kendaraan di Berbagai Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang mengawali program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 dan berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui program ini, sanksi administratif berupa bunga keterlambatan dihapuskan, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak.
Selain Jakarta, setidaknya delapan provinsi lainnya juga menggelar program pemutihan pada bulan yang sama. Meskipun detail provinsi lain tidak disebutkan secara eksplisit, kebijakan serupa diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Program pemutihan ini menjadi salah satu strategi efektif untuk mengejar target pendapatan dari sektor pajak kendaraan.
Upaya PLN Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Edukasi
Berita samsat daerah juga mencatat langkah sinergi antara PLN dan pemerintah daerah. PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baturaja bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar sosialisasi bertajuk “Pajak Kita Membangun OKU yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera” di Kecamatan Sinar Peninjauan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, serta perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah, Samsat, dan Satlantas.
Manajer PLN ULP Baturaja, Triyo Indrawan, menekankan bahwa setiap pembayaran listrik yang dilakukan masyarakat mengandung komponen pajak yang disetorkan untuk penerimaan daerah. “Tertib membayar listrik bukan hanya menjaga kelancaran layanan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan OKU,” ujarnya. PLN juga mengedukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan pembayaran tagihan.
Layanan Samsat Keliling Samarinda: Mempermudah Warga
Di Kalimantan Timur, Samsat Keliling Samarinda terus beroperasi di enam lokasi berbeda selama Juli 2026. Pada Kamis, 30 Juli 2026, mobil Samsat keliling berlokasi di Kantor Kelurahan Sungai Siring mulai pukul 08.30 hingga 13.30 WITA. Layanan ini melayani pembayaran pajak tahunan dan perpanjangan STNK, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat induk.
Wajib pajak diimbau menyiapkan dokumen seperti STNK asli, KTP, dan BPKB (jika diperlukan). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk mengecek informasi terbaru melalui kanal resmi. Inovasi layanan seperti Samsat keliling menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan di daerah.
Fenomena Tunggakan Pajak di Kota Cirebon
Berita samsat daerah tidak melulu soal program positif. Di Kota Cirebon, tingkat kepatuhan pajak kendaraan masih memprihatinkan. Hingga pertengahan 2026, tercatat sekitar 42 ribu kendaraan bermotor belum membayar pajak, atau setara dengan 37 persen dari total 169.014 unit kendaraan yang terdaftar.
Pelaksana Tugas Kepala P3DW Kota Cirebon, Aep Saeful Bahri, mengungkapkan bahwa pihaknya mengintensifkan berbagai strategi seperti penelusuran langsung ke rumah wajib pajak, pengiriman surat pemberitahuan, WhatsApp Blast, hingga operasi gabungan di jalan raya. “Masih ada sekitar 42 ribu kendaraan roda dua maupun roda empat yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak,” ujar Aep. Angka ini menjadi peringatan bahwa sosialisasi dan kemudahan layanan harus terus ditingkatkan.
Sinergi dan Inovasi Kunci Tingkatkan Penerimaan
Berita samsat daerah menunjukkan bahwa kombinasi antara program pemutihan, edukasi, dan perluasan akses layanan menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan. Pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti PLN dan Samsat, perlu terus bersinergi agar masyarakat semakin sadar akan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerimaan daerah dapat optimal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, Agustus 2026 menjadi waktu yang tepat untuk memanfaatkan program pemutihan yang tersedia. Jangan tunda lagi, karena program ini hanya berlaku dalam periode tertentu. Jika mengalami kesulitan, layanan Samsat keliling dan aplikasi digital dapat menjadi alternatif yang praktis.
