Daftar Isi
STNK.CO.ID – 28 Juli 2026 | Pemerintah daerah di Indonesia terus mencari cara untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu instrumen yang mulai gencar diterapkan adalah opsen pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan baru, tetapi juga alat untuk mengendalikan jumlah kendaraan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan tingkat kepatuhan rendah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor?
Opsen pajak kendaraan bermotor adalah tambahan pungutan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipungut oleh pemerintah provinsi, tetapi sebagian hasilnya dialokasikan ke kabupaten/kota. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dengan adanya opsen, daerah kabupaten/kota mendapatkan bagian lebih besar dari pajak kendaraan, sehingga mendorong mereka untuk aktif mengawasi dan menggenjot penerimaan.
Meskipun istilah opsen masih relatif baru, penerapannya mulai terlihat di beberapa provinsi. Salah satunya adalah NTT, yang pada Juli 2026 resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.
Mengapa Opsen Diperlukan?
Selama ini, banyak pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer dana dari pusat. Ketika Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong, daerah dipaksa mencari sumber pendapatan sendiri. Opsen pajak kendaraan bermotor menjadi solusi karena potensinya besar, namun selama ini belum digarap maksimal. Menurut Gubernur NTT, rata-rata kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di provinsinya masih di bawah 50%, bahkan ada daerah yang hanya mencapai 23% dari potensi yang ada. Artinya, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Dengan adanya opsen, pemerintah kabupaten/kota memiliki insentif lebih untuk menagih pajak. Sebab, semakin tinggi penerimaan PKB dan BBNKB, semakin besar pula bagian yang diterima daerah melalui opsen. Hal ini diharapkan memutus ketergantungan pada dana pusat dan memperkuat kemandirian fiskal.
Pajak Progresif dan Opsen: Dua Kebijakan yang Saling Melengkapi
Selain opsen, kebijakan pajak progresif juga berlaku untuk kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor. Banyak masyarakat mengira pajak progresif hanya untuk mobil, padahal aturannya mencakup semua kendaraan atas nama dan alamat yang sama dalam satu kartu keluarga. Kepemilikan unit kedua, ketiga, dan seterusnya akan dikenakan tarif lebih tinggi. Namun, ada pengecualian untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin kecil (di bawah 250 cc) di beberapa daerah.
Pajak progresif dan opsen memiliki tujuan yang sama: mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi dan meningkatkan pendapatan daerah. Bedanya, pajak progresif bersifat progresif berdasarkan jumlah unit, sedangkan opsen adalah tambahan persentase dari pokok pajak. Keduanya diterapkan bersamaan sehingga wajib pajak perlu benar-benar memahami perhitungannya agar tidak kaget saat membayar.
Kendala di Lapangan: Kepatuhan Rendah dan Administrasi Bermasalah
Rendahnya kepatuhan membayar pajak kendaraan menjadi momok bagi banyak daerah. Di NTT, rata-rata kepatuhan di bawah 50% menunjukkan bahwa sosialisasi dan penegakan hukum masih lemah. Banyak pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak karena alasan ekonomi, ketidaktahuan, atau malas mengurus administrasi.
Masalah lain adalah data kepemilikan yang tidak akurat. Misalnya, ketika seseorang menjual kendaraan tetapi tidak melakukan balik nama, maka penjual lama masih tercatat sebagai pemilik sehingga dikenakan pajak progresif untuk unit kedua atau ketiga. Untuk menghindari hal ini, pemilik disarankan segera memblokir dokumen kendaraan di Samsat setelah menjual. Langkah administratif sederhana ini bisa menyelamatkan dari tagihan pajak yang tidak seharusnya.
Selain itu, kendaraan atas nama perusahaan tidak dikenakan pajak progresif karena dianggap sebagai aset operasional. Namun, perusahaan tetap wajib membayar PKB dengan tarif normal dan melaporkan kendaraan sebagai aset dalam laporan keuangan. Kebijakan ini memberikan keringanan bagi dunia usaha agar tidak terbebani pajak progresif yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Langkah Nyata Daerah: Penandatanganan PKS di NTT
Pemerintah Provinsi NTT menjadi salah satu pionir dalam mengoptimalkan opsen pajak kendaraan bermotor. Pada 28 Juli 2026, Gubernur Melki Laka Lena memimpin penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh bupati/wali kota se-NTT. PKS tersebut mencakup optimalisasi pemungutan PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Melki menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar mengejar kenaikan pendapatan, tetapi juga menyesuaikan tata kelola keuangan daerah dengan perubahan regulasi pusat. “Selama ini kita tidak pernah sungguh-sungguh mengurus potensi ini karena transfer pusat ke daerah masih relatif aman. Sekarang situasinya berubah, kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang memang menjadi hak daerah,” ujarnya.
Dengan adanya PKS ini, diharapkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota semakin erat. UPTD Samsat di seluruh NTT akan bekerja lebih optimal dalam melayani wajib pajak dan memastikan penerimaan tepat sasaran.
Dampak bagi Wajib Pajak
Bagi pemilik kendaraan, kehadiran opsen berarti beban pajak tahunan akan sedikit lebih besar dibanding sebelumnya. Namun, jika dikelola dengan baik, dana dari opsen akan kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Masyarakat diharapkan lebih sadar pajak dan tidak menunda pembayaran.
Pemerintah juga memberikan kemudahan melalui layanan Samsat digital dan pembayaran online agar wajib pajak tidak perlu antre lama. Selain itu, program pemutihan pajak atau penghapusan denda sering digelar untuk mendorong kepatuhan. Penting bagi pemilik kendaraan untuk selalu memperbarui data kepemilikan dan segera mengurus balik nama saat membeli kendaraan bekas.
Kesimpulan
Opsen pajak kendaraan bermotor adalah instrumen penting bagi daerah untuk meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki tata kelola perpajakan. Meskipun masih menghadapi kendala seperti kepatuhan rendah dan administrasi yang belum sempurna, sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota seperti yang dilakukan NTT dapat menjadi contoh. Wajib pajak pun perlu memahami aturan baru ini agar terhindar dari denda dan tagihan tak terduga. Dengan ketaatan membayar pajak, pembangunan daerah akan semakin kuat dan berkelanjutan.
