Daftar Isi
Ono Surono: Pendidikan Gratis Harus Didukung Anggaran Daerah
STNK.CO.ID – 16 Juli 2026 | Pendidikan dasar hingga menengah merupakan hak warga negara yang harus dijamin pemerintah melalui alokasi anggaran pendidikan, bukan dibebankan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ono Surono, anggota DPRD Jawa Barat, yang dengan tegas menolak penerapan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) di sekolah negeri. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menuntaskan kebutuhan fasilitas pendidikan. Pernyataan ini mencuat dalam sebuah diskusi publik yang membahas tentang keberlanjutan pendidikan gratis di Indonesia. Tolak SPP Sekolah Negeri Ono Surono Dorong APBD Tuntaskan Fasilitas Pendidikan menjadi seruan yang harus didengar oleh seluruh pemangku kepentingan.
Latar Belakang Penolakan SPP
Ono Surono menilai bahwa penerapan SPP di sekolah negeri bertentangan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mencontohkan, masih banyak sekolah negeri yang kekurangan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Menurutnya, alih-alih membebani orang tua dengan SPP, pemerintah daerah harus lebih serius mengalokasikan APBD untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.
APBD sebagai Solusi
Anggaran pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang minimal 20% dari APBD, menurut Ono, seringkali tidak tepat sasaran. Ia mendorong agar dana tersebut digunakan secara langsung untuk perbaikan dan pengadaan fasilitas belajar mengajar. Beberapa prioritas yang disarankan antara lain renovasi ruang kelas, penyediaan alat peraga, dan peningkatan kesejahteraan guru. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk memungut biaya dari siswa. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan biaya,” tegas Ono.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Pernyataan Ono Surono mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk orang tua murid dan aktivis pendidikan. Mereka berharap kebijakan ini dapat direalisasikan secara bertahap di seluruh Jawa Barat. Beberapa daerah seperti Kota Bandung dan Kabupaten Garut sudah mulai menerapkan sekolah gratis dengan dukungan APBD. Namun, masih banyak daerah lain yang masih bergantung pada SPP. Ono Surono mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan pendidikan mereka.
Kesimpulan
Penolakan terhadap SPP sekolah negeri dan dorongan untuk menggunakan APBD merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, harus bersinergi untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan terpenuhi tanpa membebani orang tua. Tolak SPP Sekolah Negeri Ono Surono Dorong APBD Tuntaskan Fasilitas Pendidikan adalah gagasan yang patut ditiru oleh daerah lain di Indonesia. Dengan komitmen bersama, cita-cita pendidikan gratis dan berkualitas bukan lagi sekadar wacana.
