Daftar Isi
STNK.CO.ID – 24 Juli 2026 | Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah masukan kritis terkait program Sekolah Rakyat yang tengah digagas oleh Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, Mensos berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari ICW demi mencegah potensi korupsi dalam pengadaan Sekolah Rakyat. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program sosial secara transparan dan akuntabel.
Latar Belakang Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Kementerian Sosial yang bertujuan memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara. Namun, dalam perencanaannya, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk ICW, mengenai potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
Detail Pertemuan Mensos dan ICW
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, ICW menyampaikan sejumlah rekomendasi teknis terkait pengadaan Sekolah Rakyat. ICW menekankan perlunya transparansi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Gus Ipul menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya dengan serius. Ia menyatakan, “Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Ini bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola yang baik.” Komitmen ini disambut positif oleh ICW yang berharap agar tindak lanjut dilakukan secara konkret.
Harapan ICW terhadap Tindak Lanjut
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengapresiasi kesediaan Mensos untuk berdialog. Ia berharap langkah tindak lanjut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan. “Kami mendorong agar seluruh proses pengadaan Sekolah Rakyat diawasi secara ketat dan melibatkan partisipasi publik,” ujarnya. ICW juga meminta Kementerian Sosial untuk mempublikasikan rencana pengadaan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Langkah Tindak Lanjut yang Direncanakan
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Kementerian Sosial akan membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji masukan dari ICW. Tim ini akan merumuskan pedoman pengadaan yang lebih ketat, termasuk mekanisme e-procurement dan audit berkala. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran di daerah terkait tata kelola keuangan yang bersih. Gus Ipul menegaskan, “Kami tidak ingin program ini ternodai oleh praktik korupsi. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga integritas.”
Langkah ini merupakan respons cepat dari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan program prioritas di bidang sosial. Dengan adanya pengawasan dari lembaga seperti ICW, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Pertemuan antara Mensos dan ICW ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kesimpulan
Pertemuan Mensos dengan ICW menghasilkan komitmen untuk menindaklanjuti masukan soal pengadaan Sekolah Rakyat. Langkah ini penting untuk memastikan program berjalan transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi tepat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Masyarakat pun diharapkan turut mengawal implementasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan.
