Daftar Isi
Pengungkapan Kasus Korupsi oleh KPK
STNK.CO.ID – 11 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap kasus korupsi yang mengguncang pemerintahan daerah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut membongkar modus korupsi Bupati Sukoharjo Etik Suryani teruskan tradisi suami tagih setoran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Praktik ini diduga telah berlangsung lama dan merupakan kelanjutan dari kebiasaan suaminya, Wardoyo Wijaya, yang sebelumnya juga tersangkut kasus serupa.
Modus Operandi dan Kode Khusus
Dalam penyelidikan, KPK menemukan bahwa Etik Suryani menggunakan kode khusus untuk melakukan pemerasan terhadap ASN. Setoran upah pungut ini diwajibkan bagi para pegawai negeri di bawah pemerintahannya, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jabatan dan posisi. Modus korupsi Bupati Sukoharjo Etik Suryani teruskan tradisi suami tagih setoran ini dilakukan secara sistematis, menggunakan kode-kode tertentu dalam komunikasi untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum.
Wardoyo Wijaya, suami Etik Suryani, sebelumnya telah divonis penjara atas kasus korupsi serupa. Kini, Etik Suryani meneruskan tradisi tersebut dengan modus yang lebih terselubung. KPK menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan sebagai bukti, termasuk bukti transfer dan catatan setoran rutin. Para ASN yang menolak setoran dilaporkan mendapat sanksi seperti mutasi ke posisi yang tidak diinginkan atau pemotongan tunjangan.
Dampak dan Upaya Pemberantasan
Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik dan menumbuhkan budaya takut di kalangan ASN. Masyarakat Sukoharjo berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman setimpal. Modus korupsi Bupati Sukoharjo Etik Suryani teruskan tradisi suami tagih setoran menjadi peringatan bagi daerah lain akan pentingnya pengawasan dan transparansi.
KPK terus melakukan pengembangan kasus dan memeriksa sejumlah saksi. Lembaga antirasuah ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk memutus rantai korupsi di pemerintahan daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Kasus ini juga menjadi sorotan nasional karena menunjukkan betapa kronisnya praktik korupsi yang diwariskan dari satu kepala daerah ke kepala daerah berikutnya. Dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
