Daftar Isi
STNK.CO.ID – 14 Juli 2026 | Kebijakan kontroversial Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif sebesar 20% di kawasan Selat Hormuz dinilai oleh pakar Universitas Indonesia (UI) berpotensi memicu penolakan internasional yang meluas. Dalam analisisnya, Suzie, seorang pengamat politik internasional dari UI, menyebutkan bahwa langkah tersebut tidak hanya akan memicu ketegangan diplomatik tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi global.
Latar Belakang Kebijakan Tarif Trump
Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif 20% sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum terhadap Iran. Selat Hormuz, yang merupakan jalur transit sekitar 20% minyak dunia, menjadi titik fokus kebijakan ini. Namun, langkah tersebut menuai kritik dari berbagai negara karena dianggap melanggar hukum internasional dan mengganggu kebebasan navigasi.
Analisis Pakar UI
Suzie juga menekankan bahwa tarif 20% ini akan berdampak pada harga minyak global dan rantai pasok energi. Negara-negara pengimpor minyak seperti China, India, dan Jepang kemungkinan besar akan bergabung dalam menolak kebijakan tersebut. “Pakar UI Nilai Tarif 20 Trump di Selat Hormuz Berpotensi Memicu Penolakan Internasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Reaksi Internasional
Beberapa negara telah menyatakan keberatan mereka. Uni Eropa, misalnya, menganggap kebijakan itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir Iran. Sementara itu, Iran sendiri telah mengancam akan menutup Selat Hormuz jika kebijakan tersebut dijalankan. Hal ini bisa memicu konflik militer yang lebih luas.
Dampak Ekonomi
Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 20% akan menyebabkan kenaikan harga minyak sebesar 15-20% dalam jangka pendek. Hal ini akan memicu inflasi di banyak negara dan memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi. Pakar UI Nilai Tarif 20 Trump di Selat Hormuz Berpotensi Memicu Penolakan Internasional karena dampaknya yang merugikan semua pihak.
Kesimpulan
Kebijakan tarif Trump di Selat Hormuz tidak hanya menimbulkan risiko geopolitik tetapi juga ekonomi global. Suzie menyerukan agar AS mempertimbangkan kembali langkah tersebut dan mengedepankan diplomasi. Penolakan internasional yang meluas bisa menjadi pelajaran berharga bagi kebijakan unilateral yang tidak mempertimbangkan kepentingan bersama.
