Daftar Isi
STNK.CO.ID – 03 Juli 2026 | Ramainya lalu lintas di Jawa Timur menjadi pemandangan yang tak asing, terutama di kawasan perkotaan seperti Surabaya dan Malang Raya. Dalam sepekan terakhir, berbagai upaya dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kian parah, mulai dari pembukaan jalan baru hingga mediasi konflik antar moda transportasi. Dua isu utama menonjol: uji coba Jalan Radial Road Lontar di Surabaya Barat sebagai solusi kemacetan lokal, serta polemik rencana operasional TransJatim Koridor II di Malang Raya yang memicu penolakan sopir angkot. Keduanya mencerminkan kompleksitas tantangan mobilitas di Jawa Timur yang membutuhkan pendekatan holistik.
Surabaya Barat: Uji Coba Jalan Radial Road Lontar
Kemacetan di Surabaya Barat, khususnya di Jalan Raya Lontar, telah lama menjadi keluhan warga. Kawasan yang dulunya permukiman kini menjelma menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan hunian vertikal. Akibatnya, volume kendaraan membeludak sementara kapasitas jalan tidak bertambah. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya pada akhir Juni 2026 mulai menguji coba Jalan Radial Road Lontar. Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa akses jalan tersebut hanya berlaku satu arah, dari timur ke barat, sementara Jalan Raya Lontar juga disulap menjadi satu arah. Langkah ini diharapkan dapat memecah arus kendaraan dari Pakuwon Trade Centre menuju Citraland dan sebaliknya.
Uji coba ini merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas bertahap. Menurut Eri, jika berhasil, kemacetan panjang di kawasan itu akan terurai secara signifikan. Namun, keberhasilan tidak bisa diukur hanya dari kelancaran di minggu pertama. Fenomena induced demand—di mana jalan baru justru memicu lebih banyak kendaraan—harus diantisipasi. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan distribusi lalu lintas yang lebih merata dan peningkatan mobilitas warga.
Malang Raya: Polemik TransJatim Koridor II dan Mediasi DPRD
Sementara itu, ramainya lalu lintas di Jawa Timur juga dirasakan di Malang Raya, terutama terkait rencana peluncuran TransJatim Koridor II rute Malang–Kepanjen yang ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026. Kehadiran bus rapid transit (BRT) ini disambut antusias masyarakat, namun menimbulkan kekhawatiran di kalangan sopir angkutan kota (angkot). Mereka menganggap TransJatim akan mempersempit ruang usaha dan mematikan trayek yang sudah ada.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Jawa Timur melalui Komisi D menggelar pertemuan mediasi di Batu pada 3 Juli 2026. Dewanti Rumpoko, anggota Komisi D, menyatakan bahwa forum itu bertujuan mencari keseimbangan antara moda transportasi baru dan angkutan konvensional. Para sopir angkot menuntut evaluasi halte, perlindungan trayek, dan pembatasan persaingan dengan transportasi daring. Salah satu perwakilan sopir, Soni Junaedi, menegaskan bahwa tanpa regulasi yang melindungi angkot, kehadiran TransJatim justru memperparah kondisi mereka.
Mediasi ini menjadi krusial karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan sopir angkot dan keluarga. DPRD berjanji akan menampung semua aspirasi dan mendorong solusi yang adil. Dalam jangka panjang, integrasi antar moda transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kemacetan tanpa mematikan usaha kecil.
Dampak Ramainya Lalu Lintas: Antrean BBM dan Risiko Kecelakaan
Kemacetan di Jawa Timur tidak hanya soal waktu terbuang, tetapi juga berdampak pada keselamatan dan ekonomi. Antrean panjang kendaraan di SPBU, terutama saat kelangkaan BBM, kerap memicu kecelakaan. Contoh nyata terjadi di Sumatera Selatan, di mana seorang calon pengantin tewas terlindas bus akibat penyempitan jalan oleh antrean solar. Meski kejadian itu di luar Jawa Timur, pola serupa rawan terjadi di daerah padat lalu lintas seperti Jawa Timur. Oleh karena itu, pengelolaan lalu lintas yang baik harus dibarengi dengan ketersediaan BBM yang lancar dan penegakan aturan antrean.
Analisis: Mencari Solusi Berkelanjutan
Ramainya lalu lintas di Jawa Timur memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada manajemen permintaan dan integrasi moda. Pembukaan Jalan Radial Road Lontar di Surabaya dan rencana TransJatim Koridor II di Malang adalah langkah maju, namun harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi angkutan umum eksisting. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi berkala menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran.
Pemerintah juga perlu mendorong pergeseran moda dari kendaraan pribadi ke transportasi massal melalui insentif dan penataan rute yang lebih efisien. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan sangat penting agar solusi yang diambil tidak kontraproduktif.
Kesimpulan
Ramainya lalu lintas di Jawa Timur adalah cerminan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga tantangan yang harus dikelola dengan cerdas. Melalui pembukaan jalan baru, rekayasa lalu lintas, dan dialog antara pemangku kepentingan, diharapkan kemacetan dapat ditekan secara bertahap. Keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Jawa Timur perlu terus bergerak menuju sistem transportasi yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan.
