STNK.CO.ID – 16 Juli 2026 | Komisi IX DPR Sambut Instruksi Prabowo Minta Menteri Terkait Bantu Benahi MBG. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperbaiki kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan. Presiden Prabowo Subianto melalui pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan arahan agar seluruh menteri terkait turut serta dalam pembenahan program tersebut. Keputusan ini disambut positif oleh Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, dan jaminan sosial.
Latar Belakang Program MBG
Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kualitas gizi yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk membenahi tata kelola program tersebut.
Isi Instruksi Prabowo
Dalam instruksi yang disampaikan melalui pimpinan BGN, Presiden Prabowo meminta para menteri terkait, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri, untuk berkolaborasi dalam membenahi MBG. Instruksi ini menekankan pentingnya sinergi antar kementerian agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Prabowo juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan pengawasan gizi.
Tanggapan Komisi IX DPR
Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung Presiden dalam membenahi MBG menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap program ini. “Kami di Komisi IX sangat mengapresiasi langkah Presiden. Dengan adanya instruksi ini, kami berharap setiap kementerian dapat bergerak cepat dan terkoordinasi,” ujar Felly. Komisi IX juga berencana untuk mengawal implementasi instruksi tersebut melalui rapat kerja dengan pemerintah.
Harapan ke Depan
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa instruksi ini dapat menjadi momentum untuk mereformasi program MBG secara fundamental. Dengan dukungan penuh dari DPR, terutama Komisi IX, diharapkan program ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama.
Komisi IX DPR sambut instruksi Prabowo minta menteri terkait bantu benahi MBG sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ke depan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci sukses program ini. Masyarakat pun menantikan hasil nyata dari pembenahan yang dilakukan.
